Subsidi
Alva One XP Tawarkan Jarak Tempuh 140 Km, Apa Saja yang Didapat di Harga Rp31 Jutaan?
Ecommerce
6 bulan lalu
Alva One XP menawarkan jarak tempuh hingga 140 km dengan dua baterai, TFT display adaptif, tiga mode berkendara, dan harga Rp31 jutaan setelah subsidi
Harga BBM Pertamina per 1 Mei 2026 tidak berubah, Pertalite tetap Rp10.000, Solar Rp6.800, Pertamax Rp12.300, dan Dex Rp23.900 per liter hari ini.
Tidak Perlu Antre Berjam-jam! Ini Cara Daftar KJP Pasar Jaya 2025 via Website Resmi
Gadget
11 bulan lalu
Daftar KJP Pasar Jaya 2025 online mudah & cepat di antrianpanganbersubsidi.pasarjaya.co.id. Dapatkan tiket antrean, pilih jadwal, ambil sembako murah
Kereta Petani–Pedagang hanya Rp3.000 Bisa Bawa Dagangan ke Kota? Ini Aturan & Jadwalnya
Viral
11 bulan lalu
Kereta Petani–Pedagang resmi beroperasi 1 Desember 2025 dengan tarif Rp3.000. Simak syarat daftar, aturan barang bawaan, jadwal, dan cara beli tiketny
Per 19 November 2025, pemerintah larang mobil >1.400cc & motor ≥250cc isi Pertalite. Simak daftar lengkap kendaraan yang dilarang dan yang masih boleh
Naik MRT & TransJakarta Gratis Setiap Hari! Ini Cara Dapat Kartu Pekerja Jakarta 2025
Viral
sekitar 1 tahun lalu
Pekerja Jakarta bisa naik TransJakarta, MRT, dan LRT gratis dengan Kartu Pekerja Jakarta 2025. Simak syarat, cara daftar, dan manfaat lengkapnya di si
Pegawai Swasta Bergaji di Bawah Rp6,2 Juta Bisa Naik Transjakarta & MRT Gratis
Viral
sekitar 1 tahun lalu
Pemprov DKI beri akses gratis Transjakarta, MRT, dan LRT bagi pegawai swasta bergaji ≤Rp6,2 juta. Simak syarat dan cara mendapatkannya!
Subsidi Membengkak, Tarif TransJakarta Naik Drastis—Cek Tarif Barunya!
Viral
sekitar 1 tahun lalu
Tarif TransJakarta segera naik karena beban subsidi mencapai Rp9.000 per penumpang. Simak alasan, rencana peningkatan layanan, dan dampaknya bagi warg
Panduan Lengkap Dapatkan BSU Rp600.000 di Tahun 2025, Jangan Sampai Ketinggalan!
Viral
sekitar 1 tahun lalu
Temukan informasi lengkap tentang BSU Rp600.000 September 2025, termasuk jadwal pencairan, cara mendaftar, syarat penerima, hingga link cek status res
Pemerintah Bagikan BSU Rp600.000, Apakah Anda Memenuhi Persyaratannya?
Viral
sekitar 1 tahun lalu
Pemerintah rencanakan penyaluran BSU Rp600.000 pada September 2025. Simak syarat penerima dan cara cek status melalui Kemnaker, BPJS, atau Kantor Pos.
Panduan Lengkap: Cara Cek Penerima BSU 2025 via BPJS Ketenagakerjaan Terbaru!
Gadget
sekitar 1 tahun lalu
Temukan cara mudah cek penerima BSU 2025 secara online melalui BPJS Ketenagakerjaan. Pastikan Anda memenuhi kriteria dan dapatkan bantuan Rp 600.000.
Diskon Listrik 50% Resmi Dibatalkan, Pemerintah Fokus ke BSU Rp300 Ribu per Bulan
Viral
sekitar 1 tahun lalu
Diskon tarif listrik 50% batal usai rapat di Istana. Pemerintah alihkan stimulus ke BSU Rp300 ribu per bulan.
Terpopuler
Selengkapnya
Terpopuler VIVA
Jenderal Listyo Sigit Cs Hapus File Hasil Penyadapan Sebelum Akhirnya Jadi Tersangka, Apa Isinya?
Berita
4 Nov 2026
Mabes Polri mengungkap kronologi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon pejabat negara yang menyeret KSP Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Bareskrim Bocorkan Modus Operandi Eks Kapolri Listyo Sigit CS Sadap Presiden Prabowo: Penyadapan dari 2025 hingga 2026
Berita
4 Nov 2026
Bareskim bocorkan modus operandi eks Kapolri sekaligus sekaligus Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) CS menyadap telepon Presiden
Soal Motif Penyadapan yang Dilakukan Jenderal Listyo Sigit Cs, Kabareskrim Beri Jawaban Tak Terduga
Berita
4 Nov 2026
Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin, belum mengungkap motif di balik dugaan penyadapan ilegal yang menyeret KSP Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sebelum Listyo Sigit Jadi Tersangka, Oergoseno Pernah Bocorkan Eks Kapolri Sadap Telepon Pati Polri
Berita
4 Nov 2026
Sebelum Bareskim Polri menetapkan eks Kapolri Listyo Sigit CS jadi tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo. Eks Wakapolri, Oegroseno pernah bocorkan Listyo
PDIP Nilai Kasus Penyadapan Listyo Sigit dkk Terhadap Prabowo Langgar HAM-Demokrasi
Berita
4 Nov 2026
PDIP menilai praktik penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit dkk, terlebih jika disertai penghapusan data elektronik melanggar HAM, demokrasi dan hak-hak warga negara.
Selengkapnya
Viva Partner Network
Selengkapnya
Isu Terkini
Pilihan Redaksi