Pengakuan Pegawai Komdigi: Lindungi 1.000 Situs Judi Online, Dapat  Rp8,5 Juta untuk 1 Situs

Gadget – Kasus judi online yang melibatkan sejumlah oknum Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kembali mengejutkan publik. Seorang pegawai Komdigi mengaku aktif menjaga 1.000 situs judi online agar tetap beroperasi tanpa risiko pemblokiran.

Bahkan, pengakuan ini menyebutkan bahwa setiap situs yang dilindungi menghasilkan keuntungan sebesar Rp8,5 juta per bulan bagi pelaku. Pengungkapan mengejutkan ini terungkap pada Jumat, 1 November 2024, dan semakin menambah daftar skandal yang melibatkan pejabat Komdigi dalam aktivitas ilegal di dunia maya.

Pengakuan dari pelaku yang tak disebutkan namanya ini menyiratkan adanya struktur kerja yang cukup rapi untuk menjaga situs-situs tersebut tetap aktif. Ia bahkan mengklaim bahwa dari total 5.000 situs judi yang beroperasi, hanya 4.000 situs yang dilaporkan ke atasannya untuk diblokir. Sisanya, yaitu sekitar 1.000 situs, dijaga dan “dibina” agar terhindar dari pantauan pihak berwenang.

Keuntungan Rp8,5 Juta Per Situs dan Sistem Pembayaran Pegawai

Menurut pengakuan pelaku, tiap situs judi yang “dibina” menghasilkan keuntungan pribadi bagi mereka yang melindungi, dengan nilai mencapai Rp8,5 juta per situs per bulan.

Dana yang diterima ini memungkinkan pelaku untuk membayar sejumlah pegawai yang bekerja sebagai admin dan operator di kantor satelit mereka. Setiap admin atau operator menerima gaji bulanan sebesar Rp5 juta untuk memastikan situs-situs ini terus aktif.

Kantor satelit yang didirikan di Bekasi ini beroperasi di luar pengawasan langsung Komdigi. Para pegawai bekerja dari pukul 08.00 hingga 20.00 WIB di ruko yang disulap menjadi kantor operasional, lengkap dengan puluhan komputer yang berjajar di lantai dua dan tiga ruko tersebut.

Meski kantor ini berfungsi layaknya pusat operasional resmi, pelaku menyebut bahwa inisiatif pendirian kantor ini dilakukan tanpa sepengetahuan pimpinan di Komdigi.

Penggeledahan Kantor Satelit dan Temuan Puluhan Komputer

Pengungkapan lebih lanjut dari kasus ini dilakukan dengan penggeledahan satu unit ruko di kawasan Rose Garden, Kota Bekasi. Polda Metro Jaya yang melakukan penggeledahan menemukan bahwa ruko ini terdiri dari tiga lantai, dengan lantai satu yang terlihat kosong, sementara lantai dua dan tiga diisi puluhan komputer. Diduga, komputer-komputer ini digunakan untuk mengelola dan menjalankan aktivitas situs judi online.

"Iya, ini kantor satelit," ungkap Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, saat ditemui di lokasi. Ruko tersebut kini diberi garis polisi dan dijadikan bukti fisik dalam penyidikan lebih lanjut.

Penetapan 11 Tersangka, Termasuk Pegawai Komdigi

Penangkapan terkait kasus judi online ini tak hanya berhenti pada satu pegawai. Polda Metro Jaya mengamankan total 11 orang yang kini ditetapkan sebagai tersangka. Di antara mereka, terdapat beberapa oknum pegawai Komdigi, termasuk staf ahli. Penetapan tersangka ini mengindikasikan adanya sistem dan jaringan yang lebih luas dalam operasional situs judi online yang dilindungi pihak-pihak di dalam Komdigi.



Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi

Photo :

• Istimewa

Kombes Ade Ary Syam Indradi mengonfirmasi bahwa penyidikan terhadap para tersangka masih berlangsung intensif di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya. "Sebanyak 11 orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Para tersangka kini menghadapi pemeriksaan menyeluruh untuk mengungkapkan detail lebih lanjut mengenai jaringan dan peran masing-masing dalam mendukung situs-situs judi online.

Penegakan Hukum Terhadap Oknum Komdigi dan Skandal yang Tercoreng

Kasus ini menambah beban citra Komdigi di mata publik. Lembaga yang diharapkan menjadi garda depan dalam melawan konten ilegal di dunia maya justru diwarnai oleh dugaan pelanggaran serius oleh sejumlah pegawainya. Penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai dan staf ahli ini menunjukkan ironi besar yang mencoreng nama Komdigi.

Polda Metro Jaya berjanji akan melanjutkan penyidikan secara tegas untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan. Publik berharap kasus ini dapat terungkap hingga ke akar-akarnya, mengingat dampaknya yang begitu merugikan masyarakat.

Kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah sangat bergantung pada integritas dan transparansi dalam menyikapi kasus semacam ini.