Dari Bencana Sumatera ke Surat ke PBB: Ini Alasan BEM UGM “Terpancing” Lawan MBG!
Gadget – Pada Februari 2026, publik dikejutkan oleh kabar bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) mengirimkan surat resmi kepada UNICEF, lembaga PBB yang fokus pada hak anak dan kemanusiaan. Langkah ini memicu kontroversi, sorotan media, bahkan ancaman teror terhadap Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto.
Namun, di balik keputusan kontroversial itu, ternyata ada rangkaian peristiwa emosional dan struktural yang mendorong mahasiswa UGM mengambil langkah ekstrem tersebut. Dalam wawancara eksklusif di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP (19 Februari 2026), Tiyo membuka hati tentang apa yang membuat BEM UGM “terpancing” hingga harus mengetuk pintu dunia internasional.
Artikel ini mengupas kronologi lengkap, konteks sosial-politik, serta refleksi moral di balik surat yang dikirim ke UNICEF dari bencana alam di Sumatera hingga kematian tragis seorang anak SD di Nusa Tenggara Timur.
Awal Mula: Bencana Sumatera yang Menggugah Nurani
Menurut Tiyo, titik balik pertama adalah bencana alam besar di Sumatera yang menyebabkan ribuan rumah hancur dan warga dievakuasi secara massal. Namun, bukan sekadar bencana alam yang menjadi masalah melainkan respons pemerintah yang dinilai tidak berperikemanusiaan.
“Kita mengalami peristiwa yang tidak bisa kita pahami dalam kacamata kemanusiaan. Yang paling mendebarkan bagi kita adalah ketika bencana di Sumatera... Saya menyebut tidak ada berperikemanusiannya para penguasa dalam melihat bencana ini,” ujar Tiyo.
Ia menyoroti bagaimana narasi kampanye dan pencitraan politik masih digunakan di tengah lokasi bencana, seolah-olah penderitaan rakyat dijadikan latar belakang untuk promosi. Bagi BEM UGM, ini bukan sekadar kelalaian tapi pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan dasar.
Bencana sebagai Respons Alam atas Kejahatan Manusia
Tiyo tidak berhenti di Sumatera. Ia menunjukkan pola: banjir di Jawa, longsor di Jawa Barat, kekeringan di NTT semua merupakan konsekuensi dari pengelolaan lingkungan yang buruk.
“Evaluasi bermakna pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan itu tidak dilakukan. Padahal bencana bukan persoalan bencana saja, tapi soal pengelolaan lingkungan yang tidak baik. Ini respons alam atas kejahatan manusia.”
